E-Goverment Suatu Konsep Baru dari Administrasi Publik

Negara-negara maju saat ini sedang melakukan pemanfaatan teknologi internet dalam bidang pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat demi mempertahankan negaranya sebagai negara-negara terkemuka di abad ke dua puluh satu. Pada laporan Gore dalam Reinventing Goverment di Amerika Serikat pada tahun 1993 mengusulkan untuk menghilangkan birokrasi usang dan berinovasi dimana semua proses pelayanan publik untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat sehingga pemerintah dapat bekerja lebih baik dan lebih hemat. Usulan dari idenya tersebut kemudian ditandai dengan lahirnya New Public Management (NPM).

Sumber : salvisjuribus.it

NPM lebih menekankan terhadap kinerja berorientasi hasil di sektor publik. Dalam model NPM masyarakat diperlakukan sebagai pelanggan dan lembaga pemerintahan diharapakan menjadi lebih inovatif dan berorientasi bisnis. Sarana untuk memenuhi usulan tersebut muncullah pemerintahan elekronik sebagaimana pihak bank yang mengembangkan konsep elektronic banking dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, sehingga pemerintah pun mengembangkan konsep e-goverment dalam memberikan pelayanan publik yang dapat membuat lebih nyaman untuk masyarakat dan dianggap sebagai pelanggan pemerintah.

Di Korea pada tahun 1995 mendirikan ICT Promosi Act tujuannya adalah mempercepat informasi kepada masyarakat. istilah e-goverment muncul pertama kali secara resmi di Korea dalam laporan kebijakan pemerintah pada tahun 1996. Konsep e-goverment merupakan konsep dalam melayani masyarakat melalui pelayanan publik, dalam hal inI e-goverment secara efektif membuat reformasi di organisasi pemerintah dan penyampaian layanan melalui teknologi informasi sehingga dapat didapatkan kapanpun dan dimanapun.

Pemerintah dan Teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat sehingga menjadi pusat dari paradigma pembangunan pemerintah. Teknologipun berpotensi dalam mengubah cara pemerintahan beroperasi. Penerapan teknologi informasi di semua ektor pemerintah dalam membawa efisiensi dan memberikan kesempatan dari semua layanan kesejahteraan sosial untuk tenaga kerja, perdagangan, dan dari partisi masyarakat menuju demokrasi. Dengan e-goverment dapat meningkatkan efektivita individu dan mengurangi beban administrasi. Misalnya, seorang warga ingin memperbarui paspor yang dimilikinya dengan menuju ke kantor pemerintah secara elektronik daripada harus mengunjung beberapa kantor pemerintah untuk menyuun beberapa dokumen terdahulu seperi kependudukan, sertifikat kewarnegaraan dan lain sebagainya kemudian diproses secara manual.

Inti dari e-goverment adalah untuk mengubah administrasi publik untuk berinovasi baik hubungan internal maupun eksternal dengan bantuan teknologi elektronik, dan yang ditekankan dalam e-goverment adalah harus pada pemerintah.

Tujuan dari e-goverment merupakan menempatkan pemerintahan pada posisi yang paling efisien dan dengan kenyamanan sebaik mungkin dari sudut pandang warganya. Hal ini dapat diperoleh dengan memperbaiki kebijakan, layanan berkualitas, keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan pemerintah, serta dengan meningkatkan berbagai aspek lainnya. Visi dari e-goverment itu sendiri adalah membentuk model atau kerangka teknologi informasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan transisi pemerintah ke arah yang jelas, transparan dan efisien.

Penerapan e-goverment dengan mengembangkan basis data untuk berbagai sektor termauk masyarakat, kendaraan, tanah dan lain-lain sehingga dapat memberikan kesempatan untuk berintegrasi atau berbagi sumber daa informasi di seluruh badan pemerinah. Untuk mencapai hal itu maka setiap aparatur pemerintah dapat menggunakan teknlogi informasi dan berkomunikasi satu sama lain agar mencapai kepentingan bersama dan saling berbagi informasi administrasi dan meningkatkan pertukaran dokumen elektronik. Perangkat teknologi informasi pun musti terhubung ke dalam jaringan administrasi dengan kecepatan yang umayan tinggi mencakup pemerintah pusat hinggi badan pmerintahan terendah. Kemudian warga negara dan badan yang berkepentingan dapat mengakses melalui portal pemerintah yang mewakili berbagai fungsi pelayanan pemerintah dan sumber informasi.